MAHASISWA MENGGUGAT (Kenaikan BBM, gerbang baru kemiskinan bangsa)

Lompat ke Komentar

          Bulan Mei 1998 menjadi sejarah baru bagi pergerakan mahasiswa di Indonesia dan sejarah politik bangsa ini. Tentu masih lekat di memory rakyat bangsa ini tragedi-tragedi yang mengiringi perjuangan gerakan mahasiswa melawan rezim Soeharto, tragedy Lampung, Kerusuhan Medan,  Tragedi Semanggi dan Trisakti masih menjadi tragedi yang belum terkuak. Gelombang aksi mahasiswa yang didukung oleh civitas akademika maupun masyarakat  sepanjang Mei 1998 telah sukses  memaksa Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei. Baru kali inilah gerakan mahasiswa menjadi pelaku utama yang sukses mencatat kemenangan politik. Mahasiswa menuntut reformasi total  di bidang ekonomi, politik dan hokum. Hal ini didasarkan bahwa penyelesaian masalah ekonomi tidak bisa dilakukan secara ad hoc atau terpisah dari pendekatan ekonomi semata-mata bahkan harus dimulai dari perubahan politik.

Gugatan mahasiswa disebabkan ketidakstabilan kondisi bangsa. Bersatunya mahasiswa berunjuk rasa menentang Soeharto sejak medio 1997 sampai mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, tidak terlepas dari berbagai unsur pendukung yaitu krisis moneter . Krisis moneter yang melanda Asia telah melemahkan mata uang baht (Thailand), ringgit (Malaysia), peso (Filipina), dan rupiah pun jatuh ke titik terendah terhadap dolar AS. 

Serupa tapi tak sama, factor yang memicu aksi protes gerakan mahasiswa karena krisis ekonomi juga mewarnai maraknya gelombang aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM beberapa waktu ini. Harga minyak dunia yang mencapai 135 per barel tak urung menjadi bom besar yang meledakkan semua harga barang dan kelangkaan beberapa  komoditi. Pemerintah berasumsi dengan kenaikan BBM akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan melambat laju inflasi padahal di bulan Maret  saja angka inflasi sudah mencapai 2,84 % apalagi nanti di bulan Juni 2008. jika berkaca pada kasus kenaikan BBM tahun 2005 sebenarnya belum pantas pemerintah menaikkan BBM. Asumsi-asumsi yan dipakai pemerintah untuk melegitimasi kebijakan tersebut bahkan nyata tak terbukti. Kebijakan tersebut telah mengakibatkan peningkatan jumlah angka kemiskinan dari 15,97% pada Februari 2005 menjadi 17,75% pada Maret 2006 berdasarkan hasil Susenas, BPS, 2006. Direktur Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef) M Ikhsan Modjo menyatakan kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi menambah 3,4 juta pengangguran baru. Angka kemiskinan akan merangkak naik bila laju inflasi kian tak terkendali pascakenaikan harga BBM. Saat ini terdapat 38,7 juta jiwa orng miskin di Inodenesia yang akan menajdi korban kebijakan pemerintahan yang tidak pro rakyat miskin. jika kemudian pemrintah memberikan penawar instant atas kecemasan masyarakat melalui BLT (Bantuan Langsung Tewas) maka itu bukanlah sebuah solusi permasalahan yang mendasar. Efek domina keniakan harga BBM, harga komoditas dan layanan jasa tak pelak akan semakin mencekik leher masyarakat dtengah ketidakpastian hidup. Kebijakan menaikkan harga BBM di tengah krisis pangan dan kelangkaan komoditas akan berpeluang mengulang sejarah keterpurukan bangsa ini.

               Sepertinya kondisi inilah yang kemudian menggugah mahasiswa untuk kembali beraksi dalam rangka perlindungan kaum lemah dari kebijakan yang tidak pro rakyat miskin. Aksi besar-besaran mahsiswa BEM Seluruh Indonesia dan elemen gerakan mahasiswa lainnya yang berujung pada aksi kekerasan, penembakan dan penangkapan mahasiswa merupakan kristalisasi tuntutan perubahan di negeri ini.

          Akan tetapi yang perlu dipastikan, kenaikan harga BBM tanggal 24 Maret 2008 jangan menjadi garis finish laju perjuangan. Meski telah ditetapkan kenaikan harga BBM pemerintah masih harus bertanggung jawab atas dampak kebijakan yang diambil. Pemberian BLT hanya sekedar penawar sementara, bukan solusi konkrit dari permasalahan krisis saat ini. Bagaimana pemerintah harus mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri? Ketika pertamina belum mampu memproduksi seluruh kebutuhan minyak masyarakat, sementara itu blok Cepu bukan lagi milik Negara ini. Bagaimana pula  pemerintah akan mengurangi angka kemiskinan dan pengangangguran ketika tidak banyak lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat upah yang minim?

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

& Komentar

Filed under OPINI